Sekolah Murah Masih Mungkin di Jakarta

Pendidikan

KOMPAS/LASTI KURNIA / Kompas Images Murid-murid SD Swasta Bintang Pancasila berkumpul di lapangan sekolah mereka yang berada di perkampungan padat penduduk di Kampung Kebon Tebu, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kamis, 18 September 2008 | 03:00 WIB

Oleh Indira Permanasari

Suara musik pengiring senam kesegaran jasmani memekik dari pemutar kaset. Murid kelas IV SD Swasta Bintang Pancasila, Jakarta Utara dengan semangat mulai menggerakkan tangan meniru Hasan, guru olahraga mereka.

Berdempetan dengan sekolah, dari balkon gubuknya, seorang ibu seakan ikut aba-aba. Ia mengibaskan dan menjemur daster di pagar balkon sambil menonton anak-anak berolahraga.

Suasana tambah meriah dengan kesibukan sebuah warung kecil di halaman itu. Tetapi, murid SD Swasta Bintang Pancasila terbiasa dengan riuhnya sekolah yang tak jauh berbeda dengan kehidupan mereka sehari-hari, di antara impitan gubuk di gang-gang sempit kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Yang digunakan sebagai ”lapangan olahraga” hanya pelataran berlapis semen. SD Swasta Bintang Pancasila serba terbatas. Cuma ada empat ruangan yang digunakan bergantian, temaram, dan sumpek dengan bangku reyot. Tidak ada fasilitas, seperti perpustakaan dan kamar mandi, layak. Sekolah itu sendiri ”tenggelam” dalam labirin gang sempit dan rumah-rumah rapat semipermanen penduduk yang sebagian berdiri di atas tanah waduk dan tanggul negara.

”Kami swadaya menyelenggarakan pendidikan di sini,” ujar Subur Saryuki, Kepala SD Swasta Bintang Pancasila, Jumat (5/9).

Minim pemasukan

Sekolah itu minim pemasukan. Donatur tetap hanya dari Yayasan Pantai Mutiara Rp 650.000 per bulan sejak tahun 1998. Tidak banyak pula sentuhan negara. Sekolah itu tidak mendapatkan dana biaya operasional pendidikan (BOP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan belum memperoleh bantuan operasional sekolah dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Padahal, tidak sedikit biaya yang diperlukan. Pengeluaran terbesar guna pembayaran honor guru. Sebanyak 228 murid sekolah itu dididik oleh 11 guru dengan honor sekitar Rp 200.000 per bulan. Ada pula biaya bulanan lain, seperti sewa bangunan, listrik, telepon, air, dan alat tulis kantor.

Sulit mengandalkan pemasukan dari iuran sebesar Rp 12.500 per bulan per anak yang lebih sering menunggak itu. Murid sekolah itu berasal dari keluarga tidak mampu. Orangtua mereka bekerja sebagai buruh, nelayan, pemulung, dan penjual air.

Masih di kawasan Muara Baru, situasi mirip ditemukan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas. Madrasah itu juga ”terselip” di antara lorong sempit. Di lembaga pendidikan itu keikhlasan menjadi kata kunci. Sudah dua tahun ini tidak ada donatur dan madrasah itu tidak mendapatkan dana bantuan dari Departemen Agama atau BOP dari Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas Fadjrul bersyukur madrasahnya menerima BOS dari Depdiknas. Sekitar 170 murid madrasah itu dididik oleh 13 guru berhonor Rp 125.000 hingga Rp 150.000 per bulan. ”Dari murid, kami hanya menerima infak sebesar Rp 10.000 per bulan. Itu pun sebagian tidak membayar,” ujarnya.

Madrasah tersebut berdiri tahun 1996, berawal dari keprihatinan Fadjrul dengan banyaknya anak putus sekolah di sana. Fadjrul berkeliling dari pintu ke pintu mengumpulkan anak-anak itu. Lalu, dibentuk madrasah yang menempati lantai dua Mushala Al-Ikhlas di daerah Marlina, Penjaringan. Sampai kemudian mushala itu dibongkar dan mereka diminta pindah tahun lalu.

Tumpuan warga

SD Swasta Bintang Pancasila dan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas menjadi tumpuan warga sekitarnya. Sekalipun sekolah dasar negeri menggembar-gemborkan bebas iuran, masih ada ketakutan memasukkan anak ke sekolah negeri. Mereka khawatir ada berbagai biaya lain.

Penghambat lain adalah persyaratan dokumen, seperti akta kelahiran. Sebagian warga di Muara Baru menempati kawasan sisi kali, tanah waduk, dan jalur hijau. Kebanyakan pendatang dari berbagai daerah. Sebagian dari mereka tak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta, kartu keluarga, dan anak-anak mereka tanpa akta kelahiran.

Kedua lembaga pendidikan swasta itu menerima peserta didik tanpa banyak pertanyaan. ”Yang terpenting anak mau sekolah dan bisa belajar. Agar mereka bisa ikut ujian, dibuat surat pernyataan di atas meterai Rp 6.000 bahwa nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orangtua tidak berubah,” kata Fadjrul.

Subur Saryuki, Kepala SD Swasta Bintang Pancasila, bertekad agar sekolah itu tetap berjalan.

Perjalanan kedua sekolah itu untuk meningkatkan mutu pendidikan masih panjang. Namun kehadirannya menjadi penyejuk buat masyarakat papa. Sekolah itu pun menunjukkan bahwa masih mungkin menyelenggarakan sekolah murah di Jakarta.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/18/0149461/sekolah.murah.masih.mungkin.di.jakarta